Perhutanan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Islam

  • Gamin Gessa Education and Training Center for Environment and Forestry of Kadipaten, West Java
Keywords: akses-lahan, perhutanan-sosial, kesejahteraan-masyarakat, kelestarian-hutan, konflik-tenurial

Abstract

Indonesia adalah negara pertanian dengan jumlah petani mencapai 44% dari total angkatan kerja atau sekitar 46,7 juta jiwa pada tahun 2009. Pada 2014 lahan pertanian yang tersedia sekitar 41,5 juta hektar sementara 63% wilayah adalah kawasan hutan. Luas lahan petani pada tahun 2017 rata-rata 0,36 hektar. Hal ini mendorong tingginya kemiskinan Indonesia yang tinggi dengan penduduk miskin sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64 % dari jumlah total penduduk. Indek Pembangunan Manusia pada level 0,685 (kategori menengah). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Praktek perhutanan sosial telah dimulai sejak tahun 1982 dengan berbagai perubahan skema. Program perhutanan sosial berdasarkan kebijakan yang ada sejak tahun 2007 hingga 2016 adalah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan, serta Hutan Adat. Perhutanan sosial dirasakan dapat meningkatkan pendapatan baik yang telah dirasakan maupun yang masih potensial di lapangan. Secara kelestarian hutan, perhutanan sosial dapat meningkatkan variasi jenis tanaman dan meningkatkan penutupan lahan. Perhutanan sosial juga dapat mengurangi konflik tenurial melalui  penyerapan tenaga kerja, pemberian rasa aman dan pemberian ketenangan berusaha pada kawasan hutan. Pendampingan kepada pelaku perhutanan sosial dan pemastian tidak terjadi pemindahan hak kelola merupakan pelajaran penting dari penelitian ini.

 

Indonesia is an agricultural country with a number of farmers reaching 44% of the total workforce or around 46.7 million in 2009. In 2014 the available agricultural land was around 41.5 million hectares while 63% of the area was forested. The land area of farmers in 2017 averages 0.36 hectares. This has led to a high rate of Indonesian poverty with a poor population of 27.77 million people or 10.64% of the total population. Human Development Index at level 0.685 (middle category). Efforts to improve community welfare are carried out through community involvement in forest management. Social forestry practices have been started since 1982 with various schema changes. Social forestry programs based on existing policies from 2007 to 2016 are Community Based Forest Management, Village Forests, Community Forests, Community Plantation Forests, and Partnerships, and Customary Forests. Social forestry is felt to be able to increase both perceived and potential income in the field. In terms of forest sustainability, social forestry can increase variety of crops and increase land cover. Social forestry can also reduce tenurial conflicts through labor absorption, providing security and providing business peace in the forest area. Assistance to social forestry actors and ensuring that there is no transfer of management rights is an important lesson from this research.

References

Abdullah, I. (2017, April 10). Mengkaji Program Distribusi Lahan. Retrieved Juli 31, 2017, from http://www.harnas.co: http://www.harnas.co/2017/04/09/mengkaji-program-distribusi-lahan

An-Nabhani, T. (2009). Sistem Ekonomi Islam.(Judul Asli : An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Beirut : Darul Ummah, 1990). Bogor: Al Azhar.

Anton, R. (2015, November 20). Jumlah Penduduk Indonesia Sudah 254,9 Juta, Laki-laki Lebih Banyak Dari Perempuan. Retrieved Juli 18, 2017, from https://www.hidayatullah.com:
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/20/83632/jumlah-pendududari-perempuan.html

Asropi. (2016). Analisis Penelitian Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Astuti, K. D. (2016, Juni 13). 100.000 Hektare Lahan Pertanian Menyusut Setiap Tahun. Retrieved Juli 19, 2017, from http://www.pikiran-rakyat.com: http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/13/100000-hektare-lahan-pertanian-menyusut-setiap-tahun-371703

Badan Informasi Geospasial. (2013, Pebruari 01). BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra. Retrieved July 18, 2017, from http://www.bakosurtanal.go.id: http://www.bakosurtanal.go.id

BPS. (2009). Statistik Indonesia 2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2014). Buku Statistik Indonesia 2014. Jakarta: BPS.

BPS. (2017, Pebruari 08). Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan. Retrieved July 07, 2017, from https://www.bps.go.id: https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1716

Destrianita. (2017, Juli 17). Maret 2017, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 27,77 Juta. Retrieved Juli 31, 2017, from https://bisnis.tempo.co: https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/17/090892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-27-77-juta

Djamhuri, T. L. (2008). Community participation in a social forestry program in Central Java, Indonesia: the effect of incentive structure and social capital. Agroforest Syst, 74, 83-96.

Gamin., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Boer, R. (2014). Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 11(1), 71-90.

Handoyo, Suka, A., & Ginoga, K. (2011). Identifkiasi Tenurial sebagai Pra-Kondisi Untuk Implementasi REDD+. J. Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan. 8(4), 306-320.

Hayami, Y., & Otsuka, K. (1993). The Economics of Contract Choice: An Agrarian Perspective. Oxford (GB): Clarendon Press.

Hu, W. (1997). Household land tenure reform in China: its impact on farming land use and agroenvironment. Land Use Policy, 14(3), 175-186.

Irawan, P. (2006). Penelitian Kulitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Kant, S., & Cooke, R. (1999). Jabalpur District, Madhya Pradesh, India: Minimizing Conflict in Joint Forest Management. . Retrieved from http://www.idrc.ca.

Kartodihardjo, H. (2011, November 21-24). Penanganan Konflik Kehutanan: Peran dan Pengalaman Dewan Kehutanan Nasional. Forum DKN Untuk Mediasi Konflik. Jakarta, DKI Jakarta: Konggres Kehutanan Indonesia (KKI) ke V. Gd. Manggala Wana Bhakti Jakarta.

KemenLHK. (2016). Kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2007-November 2016. Jakarta: Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Khan, N. A. (1998). Land tenurial dynamics and participatory forestry. Public Admin. Dev, 18(4), 335-347.

Nasir, A., Saleh, M. B., & Bahruni. (1997, April). Optimalization of Land Use Collaborative Management Model Perum Perhutani: Study Case KPH Pekalongan Barat. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 23(1), 25-36.

Nurbaya, S. (2015, Desember 14). Arahan Menteri Rakornas KLHK 2014, 17Des14. Jakarta, DKI Jakarta, DKI Jakarta.

Pemprov Sumsel. (2015, Desember 1). Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:858/KPTS/DISHUT/2015. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Megang I pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas +/- 764 Hektar di Kecamatan Mengang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia: Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Perhutani. (2016, - -). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Retrieved September 7, 2017, from http://www.bumn.go.id: http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/159

PSKL. (2017). Tentang Program Perhutanan Sosial. Retrieved Juli 31, 2017, from http://pskl.menlhk.go.id: http://pskl.menlhk.go.id/akps/index.php/site/cara_pendaftaran

Purwanto, E. (. (2017). Tantangan Perhutanan Sosial dan peran CSO. Prosiding Lokakarya "Strategi Penguatan Perhutanan Sosial dan Peran CSO", Bogor, 22-23 October 2015. Bogor: Tropenbos Indonesia.

Singh, K. (2000). A Evaluation of Some Selected Social Forestry Models Adpten di India. Ind.Jn of Agri.Con, 55(3), 421-434.

Singh, P., Mahankuda, P. K., Dolai, S. K., Behera, B. C., & Choudhury, A. K. (2016, July). Estimating Economic Benefits Through Social Forestry in Odisha. Splint International Juournal of Profesionals, 3(7), 59-66.

Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Thompson, H. (1999). Social Forestry: An Analysis of Indonesian Forestry Policy. Journal of Contempory Asia, 29(2), 187-201.

UNDP. (2017, Maret 22). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkat tapi Kesenjangan Masih Tetap Ada. Retrieved Juli 31, 2017, from www.id.undp.org:
http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html

Widodo. (2009, April). Pengelolaan Hutan Dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat. Retrieved April 23, 2018, from http://risetfossei.blogspot.co.id: http://risetfossei.blogspot.co.id/2009/04/pengelolaan-hutan-dalam-islam-dan.html

Yin, R. K. (1996). Studi Kasus, Desain & Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Published
2019-03-29
How to Cite
Gessa, G. (2019). Perhutanan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Islam. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 2(1), 18-28. Retrieved from http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/4